Begini Alur Pendaftaran Keberadaan Pesantren Guna Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan dari Kemenag RI

Jayaedu.com – Kementerian Agama (Kemenag) RI membuka kembali layanan pendaftaran keberadaan pesantren muleai hari Kamis, 28 Januari 2021. Pesantren yang sudah terdaftar akan mendapatkan kemudahan dalam pembinaan serta berbagai macam fasilitasi dari Kemenag RI.

Alur proses pendaftaran keberadaan pesantren saat ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya.

Baca juga: Tahun 2021, Program Afirmasi Untuk Pesantren Bakal Diberikan. Simak Penjelasan Menag Berikut Ini

Aplikasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Keberadaan Pesantren sudah mulai dibuka melalui layanan secara online. Aplikasi tersebut dapat dibuka melalui link pendaftaran keberadaan pesantren pada laman: https://ditpdpontren.kemenag.go.id/daftarkeberadaanpesantren.

Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Kasubdit Pendidikan Pesantren Kemenag RI, Basnang Said menjelaskan alur proses pendaftaran keberadaan pesantren saat ini, seperti dijelaskan berikut ini:

  • Pihak pesantren sebagai pemohon harus mengajukan surat permohonannya secara tertulis atau hardcopy, juga mengajukan secara online;
  • Pengajuan permohonan pendaftaran keberadaan pesantren disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan keberadaan pesantren yang mengajukan permohonan;
  • Untuk pendaftaraan kali ini ada sejumlah penambahan persyaratan dokumen kelengkapan dan isian data dasar pesantren. Penambahan tersebut dikarenakan tidak adanya lagi ketentuan perpanjangan izin terdaftar pesantren, sehingga isian informasi data dasar pesantren dan dokumen kelengkapan diupayakan dapat terlengkapi saat awal pendaftaran.
  • Untuk pendaftaran keberadaan Pesantren Cabang, dapat diajukan oleh pimpinan Pesantren Induk maupun diajukan atas dasar kerjasama dengan pesantren lain yang harus ditambahkan dengan naskah perjanjian kerjasama.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur menjelaskan, Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Juknis tersebut menjelaskan tentang klasifikasi pesantren, mekanisme pendaftaran keberadaan pesantren, penetapan izin terdaftar pesantren, ketentuan peralihan, hingga pembinaan, pengawasan dan layanan aduan masyarakat.

Baca juga :   PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji Ke-13 Aparatur Negara

“PMA 30 tahun 2020 mewajibkan seluruh pesantren, baik yang telah didirikan maupun yang akan didirikan, untuk memiliki izin terdaftar pada Kementerian Agama. Hal itu diwujudkan dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang memuat Nomor Statistik Pesantren (NSP),” terang Waryono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button